beritabandar.com Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengikuti Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Sumatera Utara secara daring dari rumah dinas wali kota. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).
Entry meeting tersebut dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang serta para kepala daerah se-Sumatera Utara. Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya turut memberikan sambutan dan menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan.
Pemeriksaan interim ini bertujuan memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
Tujuan Pemeriksaan Interim LKPD
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara menyampaikan bahwa pemeriksaan interim dilakukan untuk memutakhirkan penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern. Selain itu, proses ini juga menilai risiko yang mungkin muncul dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
Langkah ini menjadi tahapan awal sebelum pemeriksaan terinci dilakukan. Tim auditor akan mengidentifikasi potensi permasalahan serta menguji kesesuaian transaksi dengan standar akuntansi pemerintahan.
Dengan adanya pemeriksaan interim, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan lebih awal sebelum laporan keuangan diaudit secara menyeluruh.
Dorongan Menuju Opini WTP
Salah satu poin penting yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah target peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Daerah yang belum meraih WTP diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan auditor menjadi kunci agar rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti.
Menurut Wakil Gubernur, akuntabilitas keuangan bukan sekadar formalitas administratif. Pengelolaan yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Peran BPK dalam Proses Audit
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara independen dan profesional. Proses audit mencakup identifikasi masalah, analisis, serta evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku.
BPK memiliki kewenangan untuk menentukan objek dan metode pemeriksaan. Lembaga ini juga dapat meminta keterangan, dokumen, serta melakukan pemeriksaan langsung di lokasi penyimpanan uang atau barang milik negara.
Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang BPK. Tujuannya adalah memastikan bahwa informasi pengelolaan keuangan negara dapat dinilai secara objektif dan kredibel.
Pentingnya Sistem Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan interim. Sistem ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern membantu pemerintah daerah memahami potensi risiko. Dengan begitu, langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum masalah berkembang lebih jauh.
Penguatan sistem pengendalian intern juga menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Komitmen Pemerintah Kota Medan
Keikutsertaan Rico Waas dalam entry meeting menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk mendukung proses audit secara terbuka. Pemerintah daerah diminta aktif dan responsif dalam menyediakan dokumen yang diperlukan oleh tim pemeriksa.
Langkah ini penting agar pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif. Sikap kooperatif juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas.
Melalui proses ini, diharapkan kualitas laporan keuangan Kota Medan semakin meningkat.
Akuntabilitas untuk Kesejahteraan Rakyat
Paula Henry Simatupang menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Standar tersebut merupakan indikator minimal dalam pengelolaan keuangan yang baik.
Tujuan utama dari tata kelola keuangan yang berkualitas adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran daerah harus digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara auditor dan pemerintah daerah sangat diperlukan. Rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara serius agar membawa perbaikan nyata.
Langkah Awal Menuju Pemeriksaan Terinci
Entry meeting menjadi penanda dimulainya tahapan pemeriksaan interim. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara diharapkan bekerja sama dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan.
Tahapan ini menjadi dasar bagi pemeriksaan yang lebih detail. Hasil interim akan menentukan fokus audit selanjutnya.
Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi yang baik, diharapkan proses pemeriksaan berjalan efektif dan efisien.
Kesimpulan
Partisipasi Rico Waas dalam Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD se-Sumatera Utara menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Pemeriksaan interim oleh BPK menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mendorong capaian opini WTP.
Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya soal kepatuhan administrasi, melainkan upaya nyata untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Cek Juga Artikel Dari Platform infowarkop.web.id