beritabandar.com Pemerintah Kota Depok kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap berbagai pelanggaran yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah dalam apel pagi terakhir tahun anggaran, yang dimanfaatkan sebagai momentum refleksi sekaligus penguatan arah kebijakan ke depan.
Dalam arahannya, Chandra Rahmansyah menekankan bahwa penegakan aturan lingkungan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang dan pemanfaatan lahan.
Apresiasi untuk Penegakan di Lapangan
Wawalkot Depok memberikan apresiasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja serta seluruh perangkat daerah yang konsisten bekerja di lapangan. Salah satu fokus utama penegakan adalah penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran air dan daerah aliran sungai, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir dan genangan di kawasan perkotaan.
Menurut Chandra, keberanian aparat dalam menegakkan aturan patut diapresiasi, meskipun sering kali dihadapkan pada resistensi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap langkah penertiban dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan tujuan utama menjaga kepentingan bersama.
Lingkungan dan Keselamatan Tidak Bisa Ditawar
Penegakan aturan lingkungan, lanjut Chandra, bukanlah tindakan represif tanpa alasan. Bangunan liar di atas saluran air dan daerah resapan secara nyata mengganggu sistem drainase kota. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik bangunan, tetapi juga masyarakat luas yang terdampak banjir dan kerusakan infrastruktur.
“Pemerintah Kota tidak akan mentolerir pelanggaran yang merusak lingkungan,” menjadi pesan utama yang disampaikan. Pernyataan ini mencerminkan arah kebijakan yang semakin tegas, seiring meningkatnya risiko bencana lingkungan di wilayah perkotaan.
Dampak Perubahan Iklim Semakin Nyata
Dalam arahannya, Wawalkot Depok juga menyinggung fenomena perubahan iklim yang kini semakin dirasakan masyarakat. Curah hujan ekstrem, banjir, dan bencana hidrometeorologi bukan lagi ancaman jauh di masa depan, melainkan realitas yang dihadapi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Kondisi ini menuntut kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat untuk beradaptasi. Pembangunan berwawasan lingkungan, pengelolaan tata ruang yang disiplin, serta perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya mitigasi bencana.
Chandra menegaskan bahwa tanpa kepatuhan terhadap aturan lingkungan, upaya penanganan banjir dan dampak perubahan iklim akan sulit mencapai hasil maksimal.
Adaptasi dan Mitigasi Harus Berjalan Bersama
Pemerintah Kota Depok mendorong pendekatan adaptif dan preventif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Adaptasi berarti menyesuaikan sistem pembangunan dengan kondisi iklim yang berubah, sementara mitigasi menekankan upaya pencegahan agar dampak bencana dapat diminimalkan.
Penertiban bangunan yang melanggar aturan tata ruang dipandang sebagai salah satu bentuk mitigasi nyata. Dengan mengembalikan fungsi saluran air dan daerah aliran sungai, risiko banjir dapat ditekan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan
Wawalkot Depok juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, persoalan lingkungan tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak aturan, dan masyarakat.
Ia menekankan bahwa capaian pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan merupakan bukti bahwa kolaborasi yang solid mampu menghasilkan dampak positif. Prinsip yang sama harus diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, di mana kepentingan jangka panjang harus diutamakan dibanding kepentingan sesaat.
Peran Masyarakat Sangat Menentukan
Selain aparat pemerintah, masyarakat memiliki peran krusial dalam menjaga lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan tata ruang, kesadaran menjaga kebersihan, serta partisipasi aktif dalam program lingkungan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan.
Chandra mengingatkan bahwa lingkungan yang rusak akan berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat.
Arah Kebijakan ke Depan
Menutup arahannya, Wawalkot Depok menegaskan bahwa ketegasan terhadap pelanggaran lingkungan akan terus menjadi prioritas kebijakan. Pemerintah Kota Depok berkomitmen menciptakan kota yang tertib, aman, dan berkelanjutan dengan menempatkan kelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan.
Ke depan, penegakan aturan akan dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami alasan di balik setiap kebijakan. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif dan mengurangi konflik dalam proses penertiban.
Penutup
Pernyataan tegas Wakil Wali Kota Depok menandai keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di tengah ancaman perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi, ketertiban tata ruang dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci keselamatan bersama.
Dengan kolaborasi lintas perangkat daerah dan dukungan masyarakat, Depok diharapkan mampu melangkah menuju kota yang lebih tangguh, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Komitmen tanpa toleransi terhadap pelanggaran lingkungan menjadi pesan kuat bahwa keselamatan dan kelestarian tidak bisa ditawar.
Cek Juga Artikel Dari Platform bengkelpintar.org